Buku “Sekelumit Penjelasan Tentang Ajaran (PTA) Tauhid-Tasawuf” karangan Abuya Syeh H Amran Waly beserta “Penjelasan Beberapa Ucapan Abdul Karim Al-Jili”, dilarang beredar di Aceh. Alasannya, karena isi buku tersebut dinilai dapat memutarbalikkan idiologi (aqidah) dan sangat meresahkan masyarakat.

Larangan itu merupakan keputusan rapat paripurna ratusan ulama Aceh Utara yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Rabu (25/11) di Aula MPU, Aceh Utara. Acara itu dihadiri anggota MPU kabupaten dan 27 kecamatan yang ada di jajaran Aceh Utara.

Dalam musyawarah dipimpin langsung Tgk H Ibrahim Bardan alias Abu Panton sebagai Wakil Ketua MPU Aceh Utara, tujuan menelaah tentang buku sekelumit penjelasan tentang ajaran Tauhid - Tasawuf. Buku tersebut telah beredar banyak (dalam bentuk fotokopi) di kalangan warga desa yang diedar sekelompok orang tidak bertanggung jawab.

Menurut Abu Panton, melihat isi buku yang dikeluarkan Abuya Syehk H Amran Waly dan penjelasan beberapa ucapan Abdul Karim Al-Jili sangat-sangat meragukan. Beberapa warga memang sempat membawa buku tersebut kepada para ulama terdekat dan menanyakan isinya. Namun, setelah dilihat dari sebagian besar isi buku itu meresahkan masyarakat dan dapat merusak aqidah serta menyesatkan.

Pimpinan Pesantren Malikussaleh yang juga Ketua HUDA, Tgk H Ibrahim Bardan meminta seluruh anggota MPU dan para ulama kompak dalam menghadapi tantangan syariat Islam. Baik di kecamatan dan Tk-I Aceh harus peka terhadap adanya sekelompok orang yang selama ini mencoba mengembangkan serta merusak aqidah umat.

Terkait dengan beredarnya fotokopi buku terebut, Abu Panton meminta kepada masyarakat di Aceh Utara dan daerah lainnya segera menyerah ke MPU kecamatan. Sehingga nantinya pihak MPU dapat memusnahkan, sebab perlu dihindari supaya tidak dibaca oleh putra/i yang belum mengetahui aqidah secara mendalam.

Kepada Pemerintah Aceh, dalam hal itu Gubernur ada instansi terkait lainnya, diminta segera memfasilitasi pertemuan sejumlah ulama Aceh dengan Abuya Syehk H Amran Waly Cs. Tujuannya agar yang besangkutan dapat menyamakan visi-misi dengan para ulama lainnya di Aceh, sehingga tidak timbul perpecahan di kalangan masyarakat dan para ulama.

Menurut Abu Panton, tanpa turun tangan pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan, dikhawatirkan terjadi konflik. “Sayang masyarakat Aceh baru keluar dari konflik terjadi perpecahan idiologi,” ujar Abu Panton, yang didampingi Abu Zarkasyi dan beberapa ulama MPU lainnya kepada wartawan, Rabu kemarin.(ib)

Sumber: Serambinews.com